Oleh : Moh. Nizar Zahro***

Bang Haji Rhoma Irama benar dalam syair lagunya. Pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir. Tak terkecuali pesta jamuan IMF/World Bank di Bali. Bahkan pesta tersebut "sudah berakhir" sebelum dimulai.

Tengok saja pelaksanannya. Tidak ada greget. Sepi pemberitaan. Bahkan paling banyak menerima hujatan. Bagaimana bisa menggelar pesta, bila rumah sebelah sedang berkabung? Itulah gambarannya. Di Bali ada pesta, di Lombok dan Palu sedang berduka.

Sebagai manusia waras mestinya membatalkan atau menunda pesta tersebut. Atau kalau sudah terlanjur menyebar undangan, maka buatlah sesederhana mungkin. Tapi ini sebaliknya, kemewahan tetap dipertontonkan. Mobil mewah dipajang tanpa rasa malu. Ironis.

Rapat mewah IMF-World Bank tetap berlangsung di Bali, 8-14 Oktober 2018. Bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Lombok dan Palu tidak mampu menghentikan pesta-pora tersebut. The show must go on.

Dikatakan rapat mewah, ini sesuai dengan pernyataan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, bahwa Annual Meeting di Bali merupakan yang terbesar sepanjang sejarah. (https://m.liputan6.com/bisnis/read/3608725/pertemuan-imf-bank-dunia-di-bali-bakal-jadi-yang-terbesar-sepanjang-sejarah).

Pernyataan terbesar sepanjang sejarah, tentu berkonsekuensi dengan biaya yang super besar. Acara yang super mewah akan dikenang sepanjang masa. Tak tanggung-tanggung, pemerintahan Jokowi telah menyiapkan anggaran Rp. 855 miliar.
(https://bisnis.tempo.co/read/1134254/anggaran-imf-world-bank-rp-855-miliar-disetujui-jokowi-bukan-sby/full?view=ok)

Wajar jika publik marah dan meminta annual meeting tersebut dibatalkan, atau setidaknya ditunda, atau dilakukan penghematan secara besar-besaran. Kemarahan publik dipicu oleh penanggulangan bencana yang belum maksimal.

Menanggapi kemarahan publik, Jokowi angkat bicara bahwa peserta annual meeting IMF/WB mengeluarkan biaya sendiri. Kedua, biaya besar sejatinya untuk membangun apron bandara Ngurah Rai dan persimpangan jalan.

Atas adanya bantahan presiden, maka patut diluruskan bahwa pernyataan presiden salah tempat. Sejatinya, anggaran pembangunan apron bandara yang dimaksud Jokowi ada di Kemenhub, sedangkan anggaran terowongan persimpangan ada di KemenPupera.

Adapun angggaran pertemuan tahunan IMF-WORLD BANK di Bali itu valid dari APBN tahun anggaran 2017 dan 2018 di pos Kementerian Keuangan.

Khusus untuk anggaran 2018, berdasarkan Kertas Kerja Satker tahun anggaran 2018, bahwa biaya annual meeting IMF/WD telah dialokasikan sebesar Rp. 750 miliar. Dengan kode 055.

Biaya tersebut belum termasuk yang dikeluarkan oleh BI sebesar Rp. 200 milyar yang dialokasikan untuk biaya persiapan untuk hotel, lokasi acara (venue), serta ruang perkantoran (office).

Adapun anggaran Rp. 750 miliar oleh Kementerian Keuangan dipergunakan untuk membiayai : Biaya jasa profesional congres organizer Rp. 602,2 miliar, belanja perjalanan luar negeri Rp. 2,581 miliar, Kesekreatariatan 18,510 miliar, dukungan penyelenggaraan IT infrastruktur Rp. 0,234 miliar, kegiatan pendukung pelaksanaan rapat Rp. 116,389 miliar, dan perangkat ITEnd user Rp. 10,133 miliar.

Fakta tersebut perlu dikemukakan untuk menjawab komentar Presiden Jokowi yang terkesan tanpa data. Seperti klaim presiden bahwa tamu membiayai makannya sendiri. Logikanya mana ada tamu harus membayar makannya sendiri. Tuan rumah lah yang harus menanggungnya.

Indonesia telah mengeluarkan biaya yang sangat besar. Hampir Rp. 1 triliun!! Sekarang apa manfaatnya bagi Indonesia. Nihil!! Tidak percaya?? Lihat nilai rupiah. Tetap nyungsep. Tidak ada gairah ekonomi. Amsyong. Sudah keluar duit Rp. 1 triliun, tapi hasilnya nihil.

---------------
*Anggota Badan Anggaran DPR Fraksi Partai Gerindra
**Ketua Umum SATRIA GERINDRA-Satuan Relawan Indonesia Raya


Pimpinan Pusat SATRIA merayakan hari jadi SATRIA Ke-10 pada Hari Rabu 30 Mei 2018 di Kantor Pimpinan Pusat SATRIA, Jl. Bacang III No. 9, Kramat Pela, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Perayaan hari jadi ini diisi dengan potong tumpeng, santunan anak yatim piatu dan buka bersama.


Anggota Komisi X DPR RI menyebutkan ada empat sukses yang harus diwujudkan dalam event kejuaraan Asian Games ke-18 pada Agustus 2018. Selaku tuan rumah, Indonesia harus berhasil sukses dalam penyelenggaraan, administrasi, prestasi, dan dalam peningkatan ekonomi.

Anggota Komisi X Moh Nizar Zahro mengatakan jika dia menekankan agar panitia penyelenggara Asian Games Inasgoc dan Inapgoc harus berhati-hati menggunakan dana APBN. Sebab, satuan kerja yang ada di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga ini harus mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran mulai dari opening hingga closing.

“Hati-hati dalam proses administrasi,” ujar Nizar di sela-sela rapat dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi dan jajarannya serta panitia Asian Games Inasgoc dan Inapgoc di Gedung DPR, Senin 28 Mei 2018.

Selain itu dia berharap dana triliunan rupiah yang digunakan dalam event ini juga membawa dampak baik bagi perekonomian masyarakat Indonesia. “Uang itu tidak berputar-putar di perusahaan asing, kepada warga negara asing, tetapi berputar di Indonesia. Efeknya ada, daya ekonomi ada dan mengangkat situasi keuangan ,” ucapnya.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi kreatif, Komisi X juga akan melakukan koordinasi dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) terkait dana yang akan diserap dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga empat tahunan ini. Baik itu dari pengadaan, ceremonial, mulai opening hingga closing dan lainnya.

“Kita harus komparasi dari beberapa, termasuk Ekonomi Kreatif, Inasgoc dan Inapgoc. Inasgoc dan Inapgoc adalah satker di bawah Kemenpora,” ucapnya.

Dalam sukses prestasi, Nizar berharap perolehan peringkat Indonesia lebih baik dibandingkan sebelumnya. Pemerintah berharap Indonesia masuk dalam 10 besar dan diupayakan masuk dalam peringkat 7 besar. Mendengarkan upaya pencapaian ini dia mengingatkan situasi pada 1962 saat Indonesia menjadi tuan rumah, posisi prestasi Indonesia adalah klasemen kedua dari akhir.

“Indonesia harus lebih baik dari tahun 1962 apalagi kalau bisa menargetkan peringkat ke-10 apalagi ke-7,” katanya.

Sementara itu, terkait sukses penyelenggaraan, Nizar mengaku jika saat ini kejuaraan olahraga antar bangsa ini masih minim sosialisasi. Menjelang 80 hari pelaksanaan Asian Games ke-18 tidak banyak yang tahu termasuk di Jakarta bahwa akan digelar Asian Games 2018. Oleh karena itu dia berharap panitia Inasgoc, Inapgoc, pemerintah pusat, seluruh pemerintah daerah termasuk dinas, kementerian dan lembaga membumikan event ini. (*)

Sumber : www.dpr.tempo.co


Oleh : Moh. Nizar Zahro*

Tepat 20 tahun yang lalu, Soeharto memutuskan berhenti dari jabatan Presiden. Keputusan Soeharto diambil setelah di seluruh tanah air dilanda demonstrasi besar-besaran menuntut pengunduran diri Soeharto.

Awalnya Soeharto bersikukuh tidak ingin mundur, namun gelombang demonstrasi kian hari makin membesar. Di sisi lain, rakyat dan mahasiswa sudah kehilangan rasa takutnya. Bahkan adanya korban yang mulai berjatuhan semakin menyulut semangat untuk segera menjatuhkan Soeharto.

Saat itu rakyat sudah tidak percaya dengan Soeharto. Rakyat sudah tidak peduli lagi dengan jasa-jasa Soeharto yang sudah melakukan seabrek pembangunan infrastruktur. Rakyat mulai sadar bahwa pembangunan yang digerakkan oleh Soeharto dianggap hanya menguntungkan para konglomerat.

Nyatanya, rakyat kecil hanya mendapatkan porsi terkecil dari kue pembangunan tersebut. Sementara para konglomerat terus menumpuk kekayaan berlipat-lipat dengan modus kongkalikong dengan para pejabat.

Maka tatkala krisis ekonomi menerpa Indonesia, ekonomi Indonesia langsung ambruk. Ekonomi yang ditopang oleh korporasi raksasa milik konglomerat nyatanya sangat rapuh menghadapi kibasan krisis. Rupiah makin melemah hingga terjerembab di level Rp. 16.000 per dolar AS.

Kemarahan rakyat sudah tidak terbendung lagi dan aksi demonstrasi para mahasiswa juga makin membanjiri kota-kota besar di seluruh Indonesia. Maka tepat pada 21 Mei 1998, akhirnya Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Gerakan reformasi telah berhasil menumbangkan Soeharto setelah 32 tahun berkuasa.

20 tahun kemudian gerakan perubahan juga menerpa Malaysia. Koalisi parpol penguasa yang tergabung dalam "Barisan Nasional" juga tumbang oleh koalisi parpol oposisi yang tergabung dalam "Pakatan Harapan". Pemilu yang digelar pada 10 Mei 2018 telah menumbangkan Koalisi Barisan Nasional setelah 60 tahun berkuasa.

Menurut Ooi Kee Beng, direktur eksekutif Penang Institute, sebuah think thank yang didanai Pemerintah Negara Bagian Penang, menilai kekalahan koalisi BN tak lepas dari sosok pemimpin UMNO, Najib Razak. Kesalahan Najib sudah tampak jauh sebelum menjadi PM pada 2009. Saat itu, dia diduga mengudeta Abdullah Badawi. Masa jabatan Najib pun terus terganggu oleh sejumlah skandal serius, seperti pembunuhan model Mongolia Altantuya Shaariibuu dan kasus korupsi 1MDB yang diselidiki Amerika Serikat (AS), Swiss, dan Singapura.

Diamati dari kasus jatuhnya Soeharto dan Najib Razak terdapat persamaan yakni sama-sama sudah kehilangan kepercayaan rakyat. Kekuasaan yang terselimuti berbagai skandal diyakini akan segera tumbang. Skenario apapun tidak akan sanggup membendung kemarahan rakyat. Dan akhirnya rakyat mengambil sikap, jika di Indonesia melalui demonstrasi besar-besaran, sementara di Malaysia melalui Pemilu. Tetapi tujuannya sama yaitu menumbangkan pemimpin yang sudah kehilangan kepercayaan rakyat.

*Peluang Oposisi Indonesia*

Indonesia akan menggelar Pemilu Presiden pada 2019. Situasi yang saat ini terjadi di Indonesia mirip seperti di Malaysia jelang Pemilu. Rakyat sudah tidak percaya dengan pemerintahan Jokowi dan ingin presiden baru di Pemilu 2019.

Berbagai kegiatan yang bertemakan ganti presiden selalu diikuti secara massif oleh rakyat. Di dunia maya misalnya, #2019GantiPresiden hingga kini masih sangat dominan dan belum mampu tertandingi oleh tagar bikinan pendukung Jokowi.

Rakyat dengan berkaoskan #2019GantiPresiden juga berbondong-bondong membanjiri acara car free day (CFD) di kota-kota besar di Indonesia. Tidak ada komando dan tidak ada yang mengorganisir. Semua datang atas semangat perubahan. Namun sayang, gerakan yang semakin massif tersebut dikanalisasi oleh rejim yang takut perubahan.

Massifnya rakyat dalam mengusung perubahan karena menganggap pemerintahan Jokowi sudah gagal. Selain itu, Jokowi juga dianggap banyak tidak menepati janji politiknya. Misalnya, berjanji tidak akan bagi-bagi kekuasaan, nyatanya dilanggar dengan membagi jatah menteri kepada parpol pendukung.

Berjanji tidak berhutang nyatanya hutang menumpuk hingga Rp. 5.000 triliun. Berjanji tidak akan impor produk pertanian, nyatanya impor beras 500 ribu ton dan impor 3,7 juta ton garam. Berjanji akan menegakkan nilai rupiah menjadi Rp. 10.000 per dolar nyatanya rupiah makin melorot hingga Rp. 14.000 ribu per dolar AS.

Berjanji akan membangun tol laut, nyatanya tidak terealisir sama sekali. Sementara pembangunan tol Trans Jawa dan jalan Trans  Papua yang selalu dibangga-banggakan Jokowi, statusnya hanya meneruskan masterplan yang sudah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya.

Dan seabrek janji politik lainnya yang tidak terpenuhi. Bahkan stigma pencitraan sudah menjadi identitas Jokowi. Pencitraan terbesar adalah ketika dahulu masih menjabat Walikota Solo dengan gagahnya memamerkan mobil Esemka kepada publik Indonesia. Namun hingga Jokowi menjadi presiden, nasib mobil Esemka tidak jelas kelanjutannya.

Itulah yang mendasari rakyat sudah tidak percaya kepada Jokowi lagi. Jika Soeharto dan Najib Razak bisa dikalahkan, maka Jokowi juga bisa dikalahkan. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi Vox Dei. Jika rakyat sudah tidak percaya, maka kekalahan siap menanti.

Partai Gerindra sebagai partai oposisi siap berjuang bersama-sama rakyat untuk menjemput impian perubahan. Jika Jakarta bisa dimenangkan, sekarang saatnya menjemput kemenangan di Pemilu Presiden 2019.

------------
*Ketua Umum SATRIA GERINDRA
(Satuan Relawan Indonesia Raya)


Copyright@ Satuan Relawan Indonesia Raya 2017 | All Right Reserved | Privasi Polisi