REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Kehadiran pasangan bakal calon gubernur Mayjen (Purn) Sudrajat-Ahmad Syaikhu dinilai ideal untuk memimpin Jawa Barat. Pasalnya, kedua nama tersebut dipandang saling melengkapi dan merupakan kolaborasi apik untuk memajukan Jabar.

Seperti diketahui pasangan Sudrajat-Syaikhu diusung tiga partai untuk maju di pilgub Jabar yakni Gerindra, PKS, dan PAN. "Menurut pepatah karuhun sunda untuk menjadi seorang pemimpin di tatar sunda harus memiliki beberapa kriteria antara lain 3N yakni Nyakola, Nyunda, dan Nyanti," ujar anggota Komisi XI DPR RI asal Partai Gerindra, Heri Gunawan kepada wartawan di Sukabumi Sabtu (6/1).

Heri menyampaikan hal tersebut di depan ribuan warga yang memadati kegiatan bakti sosial dan pembagian santunan untuk kaum dhuafa oleh Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) dan Oakley Community di Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Dalam acara tersebut hadir bakal calon gubernur Jabar Mayjen (Purn) Sudrajat dan Ketua DPD Gerindra Jabar Mulyadi.

Heri menuturkan, kriteria nyakola yang artinya berpendidikan cukup. Sudrajat, kata ia, adalah putra pasundan yang pernah kuliah di kampus Harvard University. Sementara Ahmad Syaikhu adalah produk dalam negeri yakni Sekolah Tinggi Akutansi Negara atau STAN.

Pasangan ini pun, ungkap Heri, masuk kategori nyunda karena memang asli orang Jawa Barat. Ia menerangkan Sudrajat putra Sunda keturunan Sumedang-Cianjur asli. Sementara Syaikhu putra Cirebon yang kini eksis berkarir di Kota Bekasi. Hal ini menurut dia merupakan perpaduan antara Jabar Selatan (Sudrajat) dengan Syaikhu yang mencerminkan delegasi dari pantura dan metropolitan.

Terakhir lanjut Heri, pasangan ini masuk kategori nyantri yakni kolaborasi nasionalis-religius. Ia menjelaskan, tanah pasundan tidak bisa dipisahkan dari sejarah perjuangan para ulama.

Sudrajat-Syaikhu adalah referensi dari kedua unsur tersebut. Sudrajat, kata dia, merupakan mantan tentara dan Syaikhu adalah figur yang sangat dekat dengan ulama.

Cagub Jabar, Mayjen (Purn) Sudrajat mengatakan, kehadirannya di Sukabumi untuk memperkenalkan diri kepada warga Sukabumi. Sekaligus saya menghadiri bakti sosial pemberian santunan anak yatim dan dokter keliling, terang dia. Dalam kesempatan itu Sudrajat meminta para anggota sayap partai Gerindra yakni Satria untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Selain itu untuk mengutamakan kepentingan rakyat.

Sumber : www.republika.co.id


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional membahas pencalonan Pilkada Jawa Timur dan Jawa Tengah di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Prabowo mengatakan, ketiga partai belum mencapai kesepakatan calon gubernur untuk Pilkada Jawa Timur dan calon wakil gubernur di Jawa Tengah. Sebab, masih banyak nama calon yang dipertimbangkan.

Ia pun mengatakan, bisa saja deklarasi untuk Pilkada Jawa Timur dan Jawa Tengah dilakukan di detik-detik akhir pendaftaran yang akan berakhir pada 10 Januari. Hal itu mengacu pada Pilkada DKI Jakarta.

Hal senada disampaikan oleh Presiden PKS Sohibul Iman. Ia mengatakan, ketiga partai telah berkomitmen untuk terus bersama pada Pilkada Jawa Timur dan Jawa Tengah sehingga akan terus melakukan finalisasi hingga detik-detik akhir.

"Dari pengalaman yang lalu besar kemungkinan beberapa deklarasinya di hari terakhir. Mepet di hari akhir pendaftaran. Dulu juga Pak Anies Baswedan dan Sandiaga (Uno) juga begitu," kata Sohibul.

Saat ditanya, apakah ada alternatif lain setelah ditolak oleh Yenny Wahid yang menjadi pilihan awal, Sohibul mengatakan mereka masih terus mencari calon yang tepat.

"Karena itu kami akan bahas kembali. Dan karena Pak Sudirman (Said) hadir tadi juga dibahas soal wakilnya di Jateng (Jawa Tengah). Masih ada beberapa kandidat yang kita saring. Insya Allah perkembangannya Pak Sudirman akan memberikan informasinya," ujar Sohibul.

sumber : www.kompas.com


jpnn.com, JAKARTA - Gerindra, PAN dan PKS terus mematangkan poros baru di Pilgub Jatim 2018. Di antara nama-nama yang masuk dalam radar poros baru antara lain Moreno Soeprapto, La Nyalla Mattaliti hingga yang teranyar adalah Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid alias Yenny Wahid.

Sebelumnya Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PAN Zukifli Hasan dan Presiden PKS M Sohibul Iman telah sepakat jalan bareng di pilkada lima provinsi. Terkait Jatim, mereka menunda sementara pembahasannya.

"Untuk Pilgub Jatim ada kesepakatan antarketua umum parpol akan bertemu, maksimal tanggal lima untuk menyepakati calon poros baru," ucap Ketua DPP Gerindra Moh Nizar Zahro saat dikonfirmasi, Rabu (3/1).

Menurut anggota Komisi V DPR ini, kader partai di daerah telah menyerahkan kepada DPP partai untuk memutuskan bersama-sama dengan teman koalisi. Siapa pun figur yang disepakati elite partai, kader partai berlambang kepala burung garuda ini siap mengamankan.

"Kalau Mbak Yenny nanti yang direkomendasi tiga partai koalisi ini, kami siap untuk mengamankan dengan strategi-strategi baru yang kami miliki," tambah Ketum PP Satria Gerindra ini. (fat/jpnn)

Sumber : www.jpnn.com


Tirto.id - Gangguan listrik yang terjadi di ratusan wilayah meliputi Jakarta, Tangerang, dan Banten turut berdampak terhadap fungsi di pintu keluar Gardu Tol Otomatis (GTO) Pondok Ranji. Di lini masa Twitter, warga net pengguna jalan tol menumpahkan perasaannya lantaran harus mengalami macet panjang.

Salah satunya Yudha Irawan, yang lewat akun Twitter-nya menyampaikan informasi bahwa ada 6 GTO yang mati di Gerbang Tol Pondok Ranji, Tangerang Selatan.

“Imbas mati listrik di Gerbang tol [Pondok Ranji,] jadi semua transaksi etoll tidak [berfungsi] dialihkan [ke sistem] tiket manual tunai. [Dan] ada 6 gerbang yang tidak dibuka,” tulisnya di akun @popoexpress pada pukul 9.08 WIB.

Keluhan warga net diakui oleh PT Jasa Marga selaku pengelola dan pelaksana jalan tol. Melalui akun Twitter resminya @PTJASAMARGA, mereka meminta maaf. “Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, untuk saat ini GT Pd Ranji sedang dalam perbaikan.”

Bagi Nizar Zahro, anggota Komisi V DPR RI keluhan para pengguna jalan tol mestinya menjadi dasar pemerintah membatalkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Non Tunai di Jalan Tol. Menurutnya aturan itu tidak saja merepotkan masyarakat, tapi juga melanggar undang-undang yang lebih tinggi di atasnya.

“Saya mohon kepada menteri agar peraturan nontunai di tol dikaji ulang. Karena itu menyalahi regulasi yakni UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang,” kata Nizar kepada Tirto, Selasa (2/1).

Di dalam peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 dinyatakan per 31 Oktober 2017 seluruh transaksi di jalan tol mesti dilakukan secara nontunai. Padahal Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Mata Uang menyatakan mata uang negara adalah rupiah yang terdiri atas rupiah kertas dan logam tanpa menyebut uang elektronik (e-money).

Selanjutnya pasal 23 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan: Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.

“Kalau pemerintah tutup akses masyarakat membayar tunai berarti pemerintah ajarkan masyarakat langgar undang-undang,” ujar politikus Partai Gerindra ini. “Padahal undang-undang lebih tinggi dari peraturan menteri dan disahkan presiden bersama DPR.”

Kewajiban melakukan transaksi nontunai di seluruh GTO menurut Nizar rawan persoalan. Hal ini karena GTO turut mengurangi jumlah petugas yang berarti penanganan terhadap insiden di lapangan menjadi lebih lambat. Selain itu, teknologi sentuh (tapping) yang diterapkan di GTO juga tidak efektif dan ketinggalan zaman.

“Di luar negeri sudah tanpa sentuh, ini [tapping] bikin macet. Belum [lagi] kalau kartunya jatuh dan tak ada saldo,” kata Nizar.

Nizar mengatakan perkembangan teknologi memang keniscayaan yang sukar dielakkan. Namun, ia mengingatkan penerapan teknologi mestinya juga dilakukan dengan persiapan regulasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang memadai.

“Kami tidak anti teknologi. Tapi undang-undangnya diubah dulu. Jangan mau terapkan teknologi tapi SDM dan infrastruktur tidak siap. Masyarakat yang dirugikan,” ujarnya.

Ketua Bidang Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sularsih menilai penerapan membayar tunai saat GTO mengalami kerusakan merupakan bentuk inkonsistensi pemerintah atas aturan yang mereka buat. “Kalau pemerintah katakan ini gardu nontunai, kemudian [saat rusak] dikatakan ini tunai itu berarti tidak konsisten,” katanya.

Sularsih mengatakan masyarakat pengguna tol mestinya diberikan pilihan untuk menentukan apakah mereka akan bertransaksi secara tunai atau nontunai. Ia menilai kebijakan memaksakan pembayaran nontunai di seluruh gardu tol merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di dalam Pasal 15 undang-undang tersebut dinyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang memaksa konsumen.

“E-toll harusnya pilihan. Bukan paksaan,” kata Sularsih.

Sularsih mendesak pemerintah segera menerapkan standar minimal layanan bagi para pengguna tol. Misalnya saja dengan menerapkan batas minimum laju kendaraan di angka 60-80 km per jam. Sehingga ketika batas minimum itu tidak tercapai karena misalnya terjadi gangguan listrik di GTO, maka pemerintah wajib memberikan kompensasi kepada konsumen.

“Harusnya Jasa Marga (pengelola tol) memberi kompensasi. Ini jalan berbayar tapi manfaatnya sangat minim,” ujarnya.

Selain itu Sularsih juga meminta Jasa Marga melakukan langkah antisipasi ketika terjadi gangguan GTO. Caranya misalnya dengan menginformasikan kepada masyarakat bahwa sedang ada gangguan di GTO. Sehingga konsumen, khususnya yang tidak membawa uang tunai, tidak semakin dirugikan. Selain itu Jasa Marga juga mestinya memiliki pasokan listrik cadangan.

“Kalau tidak diinformasikan maka pembayaran tunai merupakan pemaksaan,” katanya.

Ratusan wilayah di Jakarta, Tangerang, dan Banten mengalami pemadaman listrik sejak Selasa (2/1) pagi. Pemadaman ini berdampak terhadap pelayanan GTO dan Commuter Line. Pada pukul 9.30, situs Peta Listrik Jaya (Pelita) milik PLN menunjukkan ada 708 wilayah yang mengalami pemadaman dengan total gangguan sebanyak 711 gangguan. Waktu gangguan listrik di setiap wilayah terbagi menjadi dua, yakni pukul 07.18 dan pukul 9.25, dengan estimasi perbaikan sekitar 3 jam.

Pelaksana Harian Manajer Komunikasi, Hukum, dan Administrasi PT PLN Distribusi Jakarta Raya Dini Sulistyawati mengatakan pemadaman listrik terjadi karena adanya gangguan Interbus Trafo (IBT) 1 dan 2 pada subsistem Gandul-Muara Karang sebagai pemasok listrik wilayah Jakarta.

“Mengakibatkan hilangnya tegangan listrik,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto.

Ia mengatakan PLN mengupayakan perbaikan dengan cara mengalihkan jaringan pasokan listrik ke subsistem lain. Ia mengklaim upaya itu berhasil mengatasi pemadaman listrik di Jakarta dengan prioritas utama fasilitas umum. “Seperti perkantoran, transportasi umum, dan lain-lain,” katanya.

Dini meminta maaf atas gangguan yang dialami pelanggan di sebagian wilayah Jakarta Pusat, sebagian Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara yang terkena dampak penghentian aliran listrik. “Kami senantiasa terus berupaya meningkatkan keandalan pasokan listrik Ibu Kota,” katanya.

Sumber :
www.tirto.id


Copyright@ Satuan Relawan Indonesia Raya 2017 | All Right Reserved | Privasi Polisi